A. KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA PADA
MASA PEMERINTAHAN SBY
Kondisi perekonomian Indonesia pada
masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan
ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia
pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.Terbukti,
perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh krisis ekonomi dan
finansial yang terjadi di zona Eropa. Kinerja perekonomian Indonesia akan terus
bertambah baik, tapi harus disesuaikan dengan kondisi global yang sedang
bergejolak. Ekonomi Indonesia akan terus berkembang, apalagi pasar finansial, walaupun
sempat terpengaruh krisis, tetapi telah membuktikan mampu bertahan. Sementara
itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor
eksternal perekonomian Indonesia.Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) berhasil mendobrak dan menjadi katarsis terhadap kebuntuan tersebut.
Korupsi dan kemiskinan tetap menjadi masalah di Indonesia. Namun setelah
beberapa tahun berada dalam kepemimpinan nasional yang tidak menentu, SBY telah
berhasil menciptakan kestabilan politik dan ekonomi di Indonesia.
Salah satu penyebab utama kesuksesan
perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus
pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang Negara.Perkembangan yang
terjadi dalam lima tahun terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap
persepsi dunia mengenai Indonesia. Namun masalah-masalah besar lain masih tetap
ada. Pertama, pertumbuhan makroekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh
lapisan masyarakat secara menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas
ekonominya yang tinggi dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki
pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak warga Indonesia yang hidup di
bawah garis kemiskinan.
Berikut
ini kondisi perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan SBY dari
berbagai bidang :
1) Politik
Dalam pemilu legislatif 2004, partai
yang didirikan oleh SBY, yaitu Partai Demokrat, meraih 7,45% suara. Kemudian
pada 10 Mei 2004, tiga partai politik yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan
dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang secara resmi mencalonkannya
sebagai presiden dan berpasangan dengan kandidat wakil presiden Jusuf
Kalla. Dalam
masa kepemimpinannya bersama Jusuf Kalla, beliau didukung oleh koalisi dari
Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan dan
Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang.
Kemudian di pemilu 2009, SBY kembali
menjadi calon presiden bersama pasangan barunya yaitu Boediono dan kembali
terpilih sebagai presiden Indonesia. Pada periode kepemimpinannya yang pertama,
SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu yang merupakan kabinet pemerintahan
Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden
Muhammad Jusuf Kalla. Kabinet Indonesia Bersatu dibentuk pada 21
Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada
tahun 2009. Pada 5
Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan
perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan evaluasi lebih
lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua
pada 7 Mei 2007.
Pada periode kepemimpinannya yang
kedua, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II yang merupakan kabinet
pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil
Presiden Boediono. Susunan kabinet ini berasal dari usulan partai
politik pengusul
pasangan SBY-Boediono pada Pilpres
2009 yang
mendapatkan kursi di DPR (Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB) ditambah Partai Golkar yang bergabung setelahnya, tim
sukses pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009, serta kalangan profesional.
Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan oleh Presiden SBY pada 21
Oktober 2009 dan dilantik sehari
setelahnya. Pada 19
Mei 2010, Presiden SBY mengumumkan pergantian
Menteri Keuangan. Pada tanggal 18 Oktober 2011, Presiden SBY mengumumkan
perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II, beberapa wajah baru masuk ke dalam
kabinet dan beberapa menteri lainnya bergeser jabatan di dalam kabinet.
Konsep Trias Politika (Eksekutif,
Legislatif, Yudikatif) pada masa pemerintahan SBY mengalami perubahan
progresif, dimana konsep tersebut berusaha menempatkan posisinya berdasarkan
prinsip structural Sistem Politik Indonesia, yakini berdasarkan kedaulatan
rakyat. Pada masa pemerintahan SBY, hal tersebut benar-benar
terimplementasikan, dimana rakyat bisa memilih secara langsung calon wakil
rakyat melalui Pemilu untuk memilih anggota dewan legislaif, dan Pilpres untuk
pemilihan elit eksekutif, sekalipun untuk elit yudikatif, pemilihanya masih
dilakukan oleh DPR dengan pertimbangan presiden.
Di Indonesia sendiri, selama masa
pemerintahan SBY di tahun 2004-2009, sistem kepartaian mengalami perubahan yang
signifikan, dimana partai politik bebas untuk didirikan asalkan sesuai dengan
persyaratan dan ketentuan yang berlaku, serta tidak menyimpang dari hakikat
pancasila secara universal. Masyarakat Indonesia pun dapat memilih calon wakil
rakyat pilihan mereka secara langsung, hal tersebut tentu menunjukan apresiasi
negara terhadap hak dasar bangsa secara universal dalam konteks pembentukan
negara yang demokratis.
Politik pencitraan merupakan salah satu
senjata ampuh yang digunakan para pemimpin negara untuk mengambil hati
rakyatnya. Pola politik pencitraan tentu digunakan oleh hampir semua pemimpin
negara di dunia, termasuk Presiden SBY. Selaku pemimpin negara, ia tentu harus
membentuk citra dirinya sebaik mungkin demi menjaga imej baiknya di mata
masyarakat Indonesia. Dalam melakukan politik pencitraan tersebut, Presiden SBY
melakukanya dengan beberapa hal, yang terbagi dalam konteks internal dan
konteks eksternal.
Dalam konteks internal, politik
pencitraan SBY dilakukan dengan menggunakan kapabilitas internalnya, yakni
dengan kapabilitas retorika atau kemampuan berbicara di depan umum. Dari lima
jenis retorika yang dikemukakan Aristoteles, Presiden SBY dinilai
mengimplementasikan Retorika tipe Elucotio, dimana pembicara memilih
kata-kata dan bahasa yang tepat sebagai alat pengemas pesanya ketika berbicara
di depan umum. Selain hal tersebut, konteks internal disini berkaitan dengan
sikap bijak, kalem, dan legowo yang ditunjukan Presiden SBY kepada masyarakat,
dimana hal tersebut tentunya dapat berimplikasi terhadap penarikat rasa
simpatik masyarakat itu sendiri.
Dalam konteks eksternal, politik
pencitraan SBY dilakukan dengan beragam aspek, salah satunya adalah kampanye,
dan introduksi prestasi positif SBY selama memerintah Indonesia. Hal tersebut
tentu dapat memicu ketertarikan rakyat Indonesia akan keberhasilan SBY dan
menjadi simpatik atasnya.
2) Hukum
Masalah penegakan hukum merupakan
masalah yang selama ini dianggap paling krusial. Masalah-masalah hukum yang
mulai dihadapi SBY terkait dengan bencana alam maupun bencana akibat kesalahan
manusia yang terjadi pada awal pemerintahannya, mulai bencana tsunami di Aceh,
gempa di Yogyakarta, jatuhnya pesawat Adam Air, sampai lumpur Lapindo di
Sidoarjo dan bencana akibat pembagian BLT (bantuan langsung tunai) sebagai
kompensasi BBM (bahan bakar minyak). Kemudian juga mulai muncul masalah
kedaulatan negara dan hukum internasional yang terkait dengan kasus intervensi
beberapa negara (Amerika Serikat dan Singapura) dalam pencarian lokasi jatuhnya
Adam Air dan kotak hitamnya. Pemerintahan SBY, dapat membangkitkan semangat dan
solidaritas kemanusiaan sampai tingkat internasional untuk memberikan bantuan
bagi para korban bencana, selain penggunaan instrumen hukum untuk menanggulangi
bencana alam melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007. SBY menunjukkan
usaha secara signifikan penanggulangan bencana baik melalui aspek hukum
nasional maupun aspek diplomasi dengan dunia internasional.
Kepemimpinan SBY yang selama ini
dikritik sebagai kepemimpinan yang lamban dan lemah juga terlihat dalam
beberapa kasus bertindak gamang dan terkesan mendua, bahkan satu kasus yang
sampai saat ini belum terselesaikan, yaitu kasus pembunuhan Munir, SBY mulai
bertindak kritis karena dipengaruhi oleh kegigihan dari Suciwati, istri
almarhum, yang berhasil menarik perhatian kalangan internasional. Akan tetapi ketidaktegasan
pemerintah SBY juga ternyata masih ada, terutama dalam penyelesaian kasus
Soeharto yang sampai saat ini tidak ada perkembangan selanjutnya bahkan
terkesan hilang tertutup oleh kasus-kasus lain. Sedangkan dalam beberapa kasus
lainnya SBY dianggap telah bertindak benar dan konstitusionil, antara lain
ketidakhadirannya dalam sidang interpelasi DPR untuk kasus persetujuan resolusi
DK PBB atas nuklir Irak, maupun dalam memilih Boediono dan meninggalkan koalisi
yang telah dibuatnya dengan beberapa partai lain.
Pemberantasan terorisme yang sampai
saat ini berlangsung bisa jadi merupakan salah satu kelebihan pemerintahan SBY
yang seolah tidak kenal kompromi terhadap para pelaku terorisme, hal ini juga
didukung oleh latar belakang SBY dari jajaran militer. Pembentukan pasukan
khusus anti terorisme atau Detasemen khusus 88 Anti Terorisme (Densus 88), yang
didasarkan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana
Terorisme, merupakan salah satu strategi yang cukup dapat diandalkan dalam rangka
mengeliminasi atau bahkan menghapuskan terorisme dari bumi Indonesia.
Masalah utama yang menjadi tantangan
bagi pemerintahan SBY yang sampai saat ini pun masih dicurigai sebagai bagian
dari pemerintahan Soeharto, walaupun sudah sedikit memudar dengan beberapa
tindakan tegas terhadap para pelaku korupsi tanpa tebang pilih, yaitu terkait
kasus Aulia Pohan besannya. Namun kenyataan bahwa pemerintahan SBY sampai saat
ini pun belum mampu membawa kasus korupsi Soeharto ke pengadilan, juga
menunjukkan bahwa SBY yang berlatar belakang sama dengan Soeharto, yaitu
sama-sama mantan Jenderal TNI, bersuku Jawa, Islam, dan sama-sama dalam kultur
Orde Baru, ternyata belum bisa tegas dan berani.
Komitmen terhadap pemberantasan korupsi
seharusnya tidak terbatas pada kata-kata saja, akan tetapi harus diwujudkan
dalam tindakan dan perilaku yang benar. Dorongan politik dari pemerintahan SBY
sangat diperlukan untuk mendukung tindakan dari Kepolisian, Kejaksaan, dan
Pengadilan dalam memberantas korupsi, apalagi dengan adanya KPK (Komisi
Pemberantasan Korupsi) yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK saat ini sedang
menjadi target, yaitu munculnya kasus Antasari Azhar, yang kemungkinan sebagai
alat perseteruan terhadap KPK yang sepak terjangnya mampu mengusik dan
mendobrak benteng korupsi di lembaga-lembaga Negara yang ada, baik di
Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, pemerintahan sampai DPR. Tentu saja hal ini
masih memerlukan pembuktian dalam persidangan yang setelah beberapa bulan masih
juga belum bisa digelar, apakah Antasari memang menjadi otak dari kasus
pembunuhan terhadap Nasrudin Zulkarnaen, Direktur PT. Putra Rajawali Banjaran,
seperti yang dituduhkan kepadanya. Korupsi adalah tindak kejahatan yang juga extraordinary,
sehingga pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab dan diperlukan
kerjasama pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan seluruh lembaga negara
yang ada.
Ada juga masalah lemahnya diplomasi
Indonesia dalam menghadapi persoalan-persoalan dengan negara lain baik yang
menyangkut nasib warga Negara Indonesia di luar negeri, misalnya TKI (Tenaga
Kerja Indonesia) di Malaysia, Hongkong, dan Arab Saudi, atau masalah ancaman
terhadap wilayah NKRI, masalah hubungan Indonesia dengan Negara terdekat
seperti Singapura, Australia, dan Malaysia, serta sikap Indonesia terhadap
masalah-masalah Internasional. Hubungan Indonesia dengan Negara-negara lain,
apalagi negara terdekat atau negara tetangga, merupakan bagian yang sangat
penting dalam rangka eksistensi NKRI di dalam kancah internasional. Eksistensi
NKRI dalam dunia Internasional sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan
internal Indonesia sendiri, karena itu kekuatan diplomasi Indonesia yang
ditunjukkan sekarang pada dasarnya juga menunjukkan kekuatan di dalam Negara
Indonesia.
Kasus-kasus yang dialami warga negara
di luar negeri ternyata sampai saat ini masih terus terjadi, baik yang
menyangkut tindak pidana kekerasan, pelecehan seksual, penganiayaan sampai
pembunuhan, maupun yang menyangkut masalah ketenagakerjaan. Hal ini merupakan
tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi warga negara
Indonesia terutama di luar negeri dan berkaitan dengan kemampuan diplomasi
Indonesia dengan negara lain. Wujud komitmen Indonesia tersebut dapat dilihat
dari berbagai kesepakatan yang telah dibuat dan tentunya harus ditindaklanjuti
dengan tindakan-tindakan yang tegas dan berani dari pemerintah. Peningkatan
daya tawar diplomatik juga harus dilakukan sehubungan dengan makin banyaknya
warga negara Indonesia yang mendapat perlakuan tidak manusiawi di luar negeri
selain tentunya peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia) misalnya dalam
kasus TKI di luar negeri.
Perselisihan antara Indonesia dengan
negara tetangga yang menyangkut wilayah negara, di satu sisi memerlukan
penyelesaian secara yuridis, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu seperti
kasus Blok Ambalat, sekiranya lebih diperlukan tindakan diplomatik yang kuat
agar Indonesia dapat lebih melindungi diri dari ancaman dan tantangan dari
negara sekitarnya. Untuk itu kekuatan atau daya tawar Indonesia harus lebih
ditingkatkan melalui korps diplomatik yang kuat dan kompak. Apalagi Indonesia
mempunyai potensi yang sangat besar dalam rangka membentuk dirinya menjadi
negara adidaya yang didukung oleh kekuatan alam dan sosial yang beraneka ragam.
Diperlukan peningkatan kekuatan baik fisik maupun non-fisik, antara lain yang
menyangkut peningkatan SDM yang tidak hanya bisa mengirimkan TKI yang berposisi
sebagai PRT (pekerja rumah tangga), juga penambahan anggaran untuk Alusista.
Dengan demikian sisi diplomasi NKRI merupakan bagian yang penting untuk
mendapat perhatian lebih dalam rangka pembangunan pem erintahan SBY di masa
2009-2014 mendatang.
3) Ekonomi
Pada pemerintahan SBY kebijakan yang
dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia, atau menaikkan harga
Bahan Bahan Minyak (BBM), kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin
akan tetapi bantuan tersebut diberhentikan sampai pada tangan rakyat atau
masyarakat yang membutuhkan, kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada
sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia. Akan tetapi pada pemerintahan
Susilo Bambang Yudhoyono dalam perekonomian Indonesia terdapat masalah dalam
kasus Bank Century yang sampai saat ini belum terselesaikan bahkan sampai
mengeluarkan biaya 93 miliar untuk menyelesaikan kasus Bank Century ini.
Kondisi perekonomian pada masa
pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi
Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca
krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.
Bank Indonesia (BI) memperkirakan
pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5-6 persen pada 2010 dan
meningkat menjadi 6-6,5 persen pada 2011. Dengan demikian prospek ekonomi
Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula. Sementara itu, pemulihan
ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal
perekonomian Indonesia. Kinerja ekspor nonmigas Indonesia yang pada triwulan
IV-2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi yakni mencapai sekitar 17 persen dan
masih berlanjut pada Januari 2010.
Salah satu penyebab utama kesuksesan
perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus
pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang Negara.Perkembangan yang
terjadi dalam lima tahun terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap
persepsi dunia mengenai Indonesia. Namun masalah-masalah besar lain masih tetap
ada. Pertama, pertumbuhan makroekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh
lapisan masyarakat secara menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas
ekonominya yang tinggi dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki
pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak warga Indonesia yang hidup di
bawah garis kemiskinan.
Tingkat pertumbuhan ekonomi periode
2005-2007 yang dikelola pemerintahan SBY-JK relatif lebih baik dibanding
pemerintahan selama era reformasi dan rata-rata pemerintahan Soeharto
(1990-1997) yang pertumbuhan ekonominya sekitar 5%. Tetapi, dibanding kinerja
Soeharto selama 32 tahun yang pertumbuhan ekonominya sekitar 7%, kinerja
pertumbuhan ekonomi SBY-JK masih perlu peningkatan. Pertumbuhan ekonomi era
Soeharto tertinggi terjadi pada tahun 1980 dengan angka 9,9%. Rata-rata
pertumbuhan ekonomi pemerintahan SBY-JK selama lima tahun menjadi 6,4%, angka
yang mendekati target 6,6%
Kebijakan menaikkan harga BBM 1 Oktober
2005, dan sebelumnya Maret 2005, ternyata berimbas pada situasi
perekonomian tahun-tahun berikutnya. Pemerintahan SBY-JK memang harus menaikkan
harga BBM dalam menghadapi tekanan APBN yang makin berat karena lonjakan harga
minyak dunia. Kenaikan harga BBM tersebut telah mendorong tingkat inflasi
Oktober 2005 mencapai 8,7% (MoM) yang merupakan puncak tingkat inflasi bulanan
selama tahun 2005 dan akhirnya ditutup dengan angka 17,1% per Desember 30, 2005
(YoY). Penyumbang inflasi terbesar adalah kenaikan biaya transportasi lebih 40%
dan harga bahan makanan 18%.Core inflation pun naik menjadi 9,4%, yang
menunjukkan kebijakan Bank Indonesia (BI) sebagai pemegang otoritas moneter
menjadi tidak sepenuhnya efektif. Inflasi yang mencapai dua digit ini jauh
melampaui angka target inflasi APBNP II tahun 2005 sebesar 8,6%. Inflasi sampai
bulan Februari 2006 (YoY) masih amat tinggi 17,92%, bandingkan dengan Februari
2005 (YoY) 7,15% atau Februari 2004 (YoY) yang hanya 4,6%. Efek inflasi tahun
2005 cukup berpengaruh terhadap tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia
(SBI), yang menjadi referensi suku bunga simpanan di dunia perbankan.
- Data Harga Bahan Bakar Minyak 2004 vs 2009 (Naik)
Harga
|
2004
|
2009
|
Catatan
|
Minyak Mentah Dunia / barel
|
~ USD 40
|
~ USD 45
|
Harga hampir sama
|
Premium
|
Rp 1810
|
Rp 4500
|
Naik 249%
|
Minyak Solar
|
Rp 1890
|
Rp 4500
|
Naik 238%
|
Minyak Tanah
|
Rp 700
|
Rp 2500
|
Naik 370%
|
Dengan
kondisi harga minyak yang sudah turun dibawah USD 50 per barel, namun harga
jual premium yang masih Rp 4500 per liter (sedangkan harga ekonomis ~Rp 3800
per liter). Maka sangat ironis bahwa dalam kemiskinan, para supir angkot harus
mensubsidi setiap liter premium yang dibelinya kepada pemerintah. Sungguh
ironis ditengah kelangkaan minyak tanah, para nelayan turut mensubsidi setiap
liter solar yang dibelinya kepada pemerintah. Dalam kesulitan ekonomi global,
pemerintah bahkan memperoleh keuntungan Rp 1 triluin dari penjualan premium dan
solar kepada rakyatnya sendiri. Inilah sejarah yang tidak dapat dilupakan.
Selama lebih 60 tahun merdeka, pemerintah selalu membantu rakyat miskin dengan
menjual harga minyak yang lebih ekonomis (dan rendah), namun sekarang sudah
tidak lagi rakyatlah yang mensubsidi pemerintah.
Berdasarkan
janji kampanye dan usaha untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat, pemerintah
SBY-JK selama 4 tahun belum mampu memenuhi target janjinya yakni pertumbuhan
ekonomi rata-rata di atas 6.6%. Sampai tahun 2008, pemerintah SBY-JK hanya
mampu meningkatkan pertumbuhan rata-rata 5.9% padahal harga barang dan jasa
(inflasi) naik di atas 10.3%. Ini menandakan secara ekonomi makro, pemerintah
gagal mensejahterakan rakyat. Tidak ada prestasi yang patut diiklankan oleh
Demokrat di bidang ekonomi.
Pertumbuhan
|
Janji Target
|
Realisasi
|
Catatan
|
2004
|
ND
|
5.1%
|
|
2005
|
5.5%
|
5.6%
|
Tercapai
|
2006
|
6.1%
|
5.5%
|
Tidak Tecapai
|
2007
|
6.7%
|
6.3%
|
Tidak Tecapai
|
2008
|
7.2%
|
6.2%
|
Tidak Tecapai
|
2009
|
7.6%
|
5.0%
|
Tidak Tecapai
|
- Tingkat Inflasi 2004-2009 (Naik)
Secara alami, setiap tahun inflasi akan
naik. Namun, pemerintah akan dikatakan berhasil secara makro ekonomi jika
tingkat inflasi dibawah angka pertumbuhan ekonomi. Dan faktanya adalah inflasi
selama 4 tahun2 kali lebih besar dari pertumbuhan ekonomi.
Tingkat Inflasi
|
Janji Target
|
Fakta
|
Catatan Pencapaian
|
2004
|
6.4%
|
||
2005
|
7.0%
|
17.1%
|
Gagal
|
2006
|
5.5%
|
6.6%
|
Gagal
|
2007
|
5.0%
|
6.6%
|
Gagal
|
2008
|
4.0%
|
11.1%
|
Gagal
|
Selama 4 tahun pemerintahan, Demokrat
yang terus mendukung 6SBY tidak mampu mengendalikan harga barang dan jasa
sesuai dengan janji yang tertuang dalam kampanye dan RPM yakni rata-rata
mengalami inflasi 5.4% (2004-2009) atau 4.9% (2004-2008). Fakta yang terjadi
adalah harga barang dan jasa meroket dengan tingkat inflasi rata-rata 10.3%
selama periode 2004-2008. Kenaikan harga barang dan jasa melebihi 200% dari
target semula.
- Jumlah Penduduk Miskin
Sasaran pertama adalah pengurangan
kemiskinan dan pengangguran dengan target berkurangnya persentase
penduduk tergolong miskin dari 16,6 persen pada
tahun 2004 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 dan
berkurangnya pengangguran terbuka dari 9,5 persen pada
tahun 2003 menjadi 5,1 persen pada tahun 2009.
Penduduk Miskin
|
Jumlah
|
Presentase
|
Catatan
|
2004
|
36.1 juta
|
16.6%
|
|
2005
|
35.1 juta
|
16.0%
|
Februari 2015
|
2006
|
39.3 juta
|
17.8%
|
Maret 2006
|
2007
|
37.2 juta
|
16.6%
|
Maret 2007
|
2008
|
35.0 juta
|
15.4%
|
Maet 2008
|
2009
|
8.2%
|
Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil
mencatat, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla memperbesar
utang dalam jumlah sangat besar. Posisi utang tersebut merupakan utang terbesar
sepanjang sejarah RI.
Koalisi
terdiri dari :
- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran
- Perkumpulan Prakarsa
- Perhimpunan Pengembangan Pesantren & Masyarakat (P3M)
- Gerakan Antipemiskinan Rakyat Indonesia
- Lembaga Advokasi Pendidikan Anak Marginal
- Pusat Telaah dan Informasi Regional
- Asosiasi pendamping Perempuan Usaha Kecil dan
- Publish What You Pay
Berdasarkan catatan koalisi, utang
pemerintah sampai Januari 2009 meningkat 31 persen dalam lima tahun terakhir.
Posisi utang pada Desember 2003 sebesar Rp 1.275 triliun. Adapun posisi utang
Janusari 2009 sebesar Rp 1.667 triliun atau naik Rp 392 triliun. Apabila pada
tahun 2004, utang per kapita Indonesia Rp 5,8 juta per kepala, pada Februari
2009 utang per kapita menjadi Rp 7,7 juta per kepala. Memerhatikan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, koalisi menilai rezim sekarang
ini adalah rezim anti-subsidi. Hal itu dibuktikan dengan turunnya secara
drastis subsidi. Pada tahun 2004 jumah subsidi masih sebesar 6,3 persen dari
produk domestik bruto. Namun, sampai 2009, jumlah subsidi untuk kepentingan
rakyat tinggal 0,3 persen dari PDB.
Kesimpulan yang dapat ditarik adalah
bahwa Indonesia masih memerlukan banyak perbaikan. Namun apa yang telah dicapai
selama ini merupakan hasil dari visi dan perencanaan pemerintahan SBY. Dapat
dibayangkan hal-hal lain yang akan terjadi dalam pemerintahan yang akan
berjalan untuk beberapa tahun ke depan lagi.
4) Pendidikan
Pendidikan merupakan hal mendasar.
Pendidikanlah yang menentukan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan dalam
bidang pendidikan diterapkan oleh kepemimpinan SBY. Beberapa diantaranya adalah
meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari keseluruhan APBN. Meneruskan
dan mengefektifkan program rehabilitasi gedung sekolah yang sudah dimulai pada
periode 2004-2009, sehingga terbangun fasilitas pendidikan yang memadai dan
bermutu dengan memperbaiki dan menambah prasarana fisik sekolah, serta
penggunaan teknologi informatika dalam proses pengajaran yang akan menunjang
proses belajar dan mengajar agar lebih efektif dan berkualitas.
Pemanfaatan alokasi anggaran minimal 20
persen dari APBN untuk memastikan pemantapan pendidikan gratis dan terjangkau
untuk pendidikan dasar 9 tahun dan dilanjutkan secara bertahap pada tingkatan
pendidikan lanjutan di tingkat SMA. Perbaikan secara fundamental kualitas
kurikulum dan penyediaan buku-buku yang berkualitas agar makin mencerdaskan
siswa dan membentuk karakter siswa yang beriman, berilmu, kreatif, inovatif,
jujur, dedikatif, bertanggung jawab, dan suka bekerja keras.
Meneruskan perbaikan kualitas guru,
dosen serta peneliti agar menjadi pilar pendidikan yang mencerdaskan bangsa,
mampu menciptakan lingkungan yang inovatif, serta mampu menularkan kualitas
intelektual yang tinggi, bermutu, dan terus berkembang kepada anak didiknya.
Selain program sertifikasi guru untuk menjaga mutu, juga akan ditingkatkan
program pendidikan dan pelatihan bagi para guru termasuk program pendidikan
bergelar bagi para guru agar sesuai dengan bidang pelajaran yang diajarkan dan
semakin bermutu dalam memberikan pengajaran pada siswa, Memperbaiki remunerasi
guru dan melanjutkan upaya perbaikan penghasilan kepada guru, dosen, dan para
peneliti, Memperluas penerapan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
(TIK) untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan.
Mendorong partisipasi masyarakat (terutama orang tua murid) dalam menciptakan
kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan
aspirasi dan tantangan jaman saat ini dan kedepan. Mengurangi kesenjangan dalam
akses pendidikan dan kualitas pendidikan, baik pada keluarga berpenghasilan
rendah maupun daerah yang tertinggal. Pemberiaan program beasiswa serta
pelaksanaan dan perluasan Program Keluarga Harapan (PKH), serta memberikan
bantuan tunai kepada rumah tangga miskin dengan syarat mereka mengirimkan
anaknya ke bangku sekolah.
5) Sosial
Presiden SBY berhasil meredam berbagai
konflik di Ambon, Sampit dan juga di Aceh.Pada masa pemerintahan ini, kehidupan
masyarakat mulai menuju kepada kehidupan individualis yang mengutamakan
kepentingan individu. Hal ini dapat dilihat dengan kurangnya sosialisasi
antarwarga di perkotaan. Arus urbanisasi juga semakin marak. Namun pemerintah
tidak lagi mencanangkan transmigrasi. Di pemerintahan SBY juga telah dibuat
undang-undang mengenai pornografi dan pornoaksi. Namun usaha ini tidak disertai
dengan penegakan hukum yang baik sehingga tidak terealisasi.
Meski konflik di beberapa daerah telah
diredam, namun kembali muncul berbagai konflik lagi seperti di Makassar. Bahkan
baru-baru ini terjadi tawuran antar-SMA di Jakarta yang membawa korban para
pejuang jurnalistik.
6) Budaya
Dalam
hal pelestarian budaya, di masa pemerintahan SBY terlihat jelas kemundurannya.
Terutama dengan banyaknya warisan budaya asli Indonesia yang diklaim oleh
pemerintah negara lain. Contohnya sebagai berikut :
- Klaim Batik Jawa Oleh Adidas
- Klaim Angklung oleh Pemerintah Malaysia
- Klaim Gamelan oleh Pemerintah Malaysia
- Badik Tumbuk Lada oleh Pemerintah Malaysia
- Naskah Kuno dari Riau oleh Pemerintah Malaysia
- Naskah Kuno dari Sumatera Barat oleh Pemerintah Malaysia
- Naskah Kuno dari Sulawesi Selatan oleh Pemerintah Malaysia
- Naskah Kuno dari Sulawesi Tenggara oleh Pemerintah Malaysia
- Rendang dari Sumatera Barat oleh Oknum WN Malaysia
- Sambal Bajak dari Jawa Tengah oleh Oknum WN Belanda
- Sambal Petai dari Riau oleh Oknum WN Belanda
- Sambal Nanas dari Riau oleh Oknum WN Belanda
- Tempe dari Jawa oleh Beberapa Perusahaan Asing
- Lagu Rasa Sayang Sayange dari Maluku oleh Pemerintah Malaysia
- Tari Reog Ponorogo dari Jawa Timur oleh Pemerintah Malaysia
- Lagu Soleram dari Riau oleh Pemerintah Malaysia
- Lagu Injit-injit Semut dari Jambi oleh Pemerintah Malaysia
- Tari Kuda Lumping dari Jawa Timur oleh Pemerintah Malaysia
- Tari Piring dari Sumatera Barat oleh Pemerintah Malaysia
- Lagu Kakak Tua dari Maluku oleh Pemerintah Malaysia
- Lagu Anak Kambing Saya dari Nusa Tenggara oleh Pemerintah Malaysia
- Kursi Taman Dengan Ornamen Ukir Khas Jepara dari Jawa Tengah
- Motif Batik Parang dari Yogyakarta oleh Pemerintah Malaysia
- Kopi Gayo dari Aceh oleh perusahaan multinasional (MNC) Belanda
- Kopi Toraja dari Sulawesi Selatan oleh perusahaan Jepang
- Musik Indang Sungai Garinggiang dari Sumatera Barat oleh Malaysia
- Kain Ulos oleh Malaysia
- Lagu Jali-Jali oleh Pemerintah Malaysia
- Tari Pendet dari Bali oleh Pemerintah Malaysia
Namun
di masa ini, terdapat keberhasilan dengan pengakuan dari UNESCO bahwa batik
Indonesia adalah warisan budaya Indonesia.
B. Keberhasilan
SBY selama memerintah pada bidang Ekonomi
Saat membuka Rapat Kerja tentang Pelaksanaan Program
Pembangunan 2011 di Jakarta Convention Center, Senin (10/1/2011), Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan mantap memaparkan 10 capaian
(keberhasilan pemerintah pada tahun 2010 tersebut.
- Ekonomi terus tumbuh dan berkembang dengan fundamental yang semakin kuat pada 2010. Hal ini, antara lain, tercermin dengan indeks harga saham gabungan Indonesia yang terus membaik, daya saing Indonesia di tingkat dunia yang tinggi, nilai ekspor, investasi, dan cadangan devisa yang terus membaik.
- Sejumlah indikator kesejahteraan rakyat mengalami kemajuan penting. Dunia memberikan penilaian pada Top Ten Movers, istilahnya prestasi Indonesia dan 9 negara yang lain di bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan penghasilan penduduk kita.
- Stabilitas politik terjaga dan kehidupan demokrasi makin berkembang. Check and balances antara pemerintah pusat, DPR dan DPRD, berjalan dengan baik. Pelaksanaan pemilu juga prinsipnya berjalan dengan lancar.
- Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, mencatat sejumlah prestasi. Begitu pula dengan pemberantasan terorisme dan narkoba.
- Terjaga baiknya keamanan dalam negeri walaupun masih terdapat konflik masyarakat dalam skala kecil.
- Proses perbaikan iklim investasi dan pelayanan publik di banyak daerah. Hambatan birokrasi dan iklim investasi serta pelayanan publik di banyak daerah mengalami kemajuan.
- Angka kemiskinan dan pengangguran terus ditekan meskipun tetap rawan dengan gejolak perekonomian Indonesia. Presiden meminta pemerintah tetap cekatan dan memiliki rencana darurat. “Meskipun, dengarkan kata-kata saya, meskipun bisa kita turunkan kemiskinan dan pengangguran, tetapi tetap rawan terhadap gejolak perekonomian dunia. Jangan terlambat kita mengantisipasinya, jangan kita tidak punya rencana kontigensi, dan jangan pula kita tidak cekatan memecahkan masalah bilamana dampak dari krisis global itu terjadi,” kata Presiden.
- Beberapa indikator ekonomi penting Indonesia mencatat rekor baru dalam sejarah, seperti income perkapita sekarang sudah tembus 3 ribu dolar AS, lima tahun lalu masih 1.186 dolar AS. Cadangan devisa dulu 36 miliar dolar AS, sekarang 96 miliar hampir 100 miliar dolar AS. Kenaikan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) yang tertinggi di dunia, naik 46 perssen. Pendapatan domestik bruto kita meningkat dan Indonesia kini peringkat 16 ekonomi di dunia.
- Makin baiknya upaya pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah, termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)Sedangkan Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja Bappenas Rahma Iryanti di Jakarta, Kamis (7/01/2011) mengungkapkan angka pengangguran 2010 diprediksi turun menjadi 7,6 persen dari kisaran 7,87 persen tahun lalu. Penurunan tersebut seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian.
- Indonesia makin berperan dalam hubungan internasional, makin nyata peran kita, baik dalam mengatasi krisis ekonomi global, dalam hubungan G20, APEC, East Asia Summit, ASEAN, G8 plus, dan pemeliharan perdamaian dunia. “Kita aktif sekali dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia dan juga kerja sama mengatasi perubahan iklim,” tegas Presiden, sebagaimana dipublikasikan juga di situs resmi Presiden SBY (presidensby.info)
Rahma Iryanti mengatakan, kondisi ketenagakerjaan saat
ini sudah menunjukkan perbaikan. Jumlah pengangguran terbuka menurun dari 11,90
juta (11,24 persen) pada 2005 menjadi 8,96 juta (7,87 persen) pada 2009.
Sementara kesempatan kerja yang tersedia selama 2005-2009 tumbuh sebesar
rata-rata 2,78 persen per tahun atau bertambah 10,91 juta
orang. Menurutnya, bertambahnya jumlah kesempatan kerja di 2010 tidak
dapat dilepaskan dari kondisi perekonomian yang menunjukkan angka pertumbuhan
di atas 6 persen pada periode 2007-2008. Masing-masing sektor ekonomi memiliki
tingkat sensitivitas yang berbeda dalam hal serapan tenaga kerja. Disebutkan,
antara periode 2005-2009 sektor jasa kemasyarakatan memiliki angka elastisitas
yang paling tinggi.
Ditegaskan, sektor yang diharapkan dapat menciptakan
kesempatan kerja yang besar adalah dari sektor industri. Karena 60,0 persen
tenaga kerja Indonesia berada pada lapangan kerja formal. Perkembangan sektor
pekerja formal dari tahun ke tahun tumbuh dengan baik. Misalnya, pada 2005
pekerja di bidang pertanian mencapai 2,9 juta, industri 7,9 juta, dan jasa 17,8
juta orang. Sedangkan pada 2009 mengalami perubahan pada sektor pertanian
sebesar 3,2 juta, sektor industri 7,5 juta,dan jasa 21,2 juta. “Saya cukup
optimistis tahun ini kita bisa mencapai target pengurangan jumlah pengangguran
menjadi 7,6 persen,” katanya.
C. Penyebab
Keberhasilan Presiden SBY
Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian
Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin
fiskal yang tinggi dan pengurangan utang Negara.Perkembangan yang terjadi dalam
lima tahun terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia
mengenai Indonesia. Namun masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Pertama,
pertumbuhan makroekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat
secara menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang
tinggi dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang
pesat, masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Kesimpulan
yang dapat ditarik adalah bahwa Indonesia masih memerlukan banyak perbaikan.
Namun apa yang telah dicapai selama ini merupakan hasil dari visi dan
perencanaan pemerintahan SBY.
KESIMPULAN
Pada masa pemerintahan Presiden Susilo BambangYudhoyono,
terjadi banyak kemajuan di berbagai bidang. Hal ini di karenakan kemajuan
teknologi dan kebebasan berpendapat.Namun, terdapat beberapa kemunduran juga.
Kita tidak dapat melihat kesuksesan suatu pemerintahan hanya dengan satu
pandangan. Kita harus memandang dari berbagai sisi. Jika dibandingkan dengan
pemerintahan pada masa Orde Baru, memang dalam beberapa bidang terlihat
kemunduran. Tetapi bisa saja hal ini dikarenakan pada masa Orde Baru kebebasan
pers dikekang sehingga bagian buruk pada Orde Baru tidak terlihat. Dimasa
pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, musyawarah mufakat diutamakan. Sehingga
pengambilan kebijakan terkesan lambat. Meski begitu, musyawara hmufaka tini
dilakukan untuk kepentingan bersama. Sehingga dapat dikatakan, pada masa
pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah cukup berkembang dibandingkan
masa-masa sebelumnya dalam hal demokrasi.
DAFTAR PUSTAKA
Note:
PENULISAN INI UNTUK MEMENUHI TUGAS KELOMPOK MATA KULIAH PEREKONOMIAN INDONESIA.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar